Pangkalpinang, Sorotbabel-news – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), M. Fathurrakhman, menyoroti label hoaks yang diberikan Humas Polda Kepulauan Babel terhadap pemberitaan media terkait dugaan kekerasan di Polsek Sungailiat.
Fathurrakhman menegaskan, Humas Polda Babel harus mampu membedakan antara kritik pers dan penyebaran hoaks.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Pers memiliki fungsi menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan institusi negara.
Karena itu, Humas Polda Babel hendaknya tidak mudah memberikan label hoaks terhadap suatu pemberitaan hanya karena isi berita dianggap tidak sesuai dengan versi kepolisian.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong,” kata Fathurrakhman, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, jika terdapat pemberitaan yang dianggap keliru atau tidak akurat, langkah yang paling tepat adalah melakukan klarifikasi secara terbuka, menyampaikan data dan fakta pembanding, serta memberikan ruang kepada media untuk melakukan konfirmasi dan hak jawab.
“Jangan sampai istilah hoaks justru menjadi alat untuk membangun persepsi negatif terhadap media yang sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya,” ujarnya.
Fathurrakhman menilai kritik terhadap institusi kepolisian bukanlah bentuk permusuhan. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik agar institusi negara tetap transparan, profesional, dan akuntabel.
“Humas Polda Babel tentu memiliki hak untuk membantah pemberitaan yang dianggap tidak benar. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan fakta, bukti, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip kebebasan pers,” tegasnya.
Jika terdapat dugaan pelanggaran dalam pemberitaan, lanjut dia, hendaknya ditempuh mekanisme yang berlaku, termasuk memberikan hak jawab, hak koreksi, dan menghormati kewenangan Dewan Pers dalam menyelesaikan persoalan karya jurnalistik.
“Jangan sampai media merasa terintimidasi hanya karena menyampaikan informasi yang kritis terhadap institusi kepolisian,” tuturnya.
Ia menegaskan pers bukan musuh kepolisian, melainkan mitra kritis dalam menjaga demokrasi dan kepentingan publik.
“Oleh sebab itu, kami mengingatkan Humas Polda Babel agar lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah hoaks terhadap pemberitaan media. Bedakan antara berita yang tidak sesuai dengan versi institusi, berita yang masih membutuhkan klarifikasi, dan informasi yang memang terbukti sengaja dibuat untuk menyesatkan publik,” katanya.
Pemberian label hoaks tanpa penjelasan dan dasar yang transparan, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukanlah saling menyalahkan antara kepolisian dan media, melainkan keterbukaan informasi, keberanian menerima kritik, serta komitmen bersama untuk menjaga kebenaran,” ujarnya.
“Jangan alergi terhadap kritik. Jangan mudah memberi stempel hoaks. Jawablah pemberitaan dengan fakta, data, dan transparansi. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang merdeka dan institusi kepolisian yang terbuka terhadap kritik,” pungkasnya.
Terkait penanganan kasus itu, Fathurrakhman mengapresiasi langkah Polres Bangka yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Indra Feri Dalimunthe dengan menggelar konferensi pers dan menghadirkan berbagai pihak terkait.
“Apa yang dilakukan Polres Bangka dan langsung dikomandoi Kapolres merupakan langkah tepat dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dalam konferensi pers,” ucapnya.*Tim
Soroti Label Hoaks dari Humas Polda Babel, Ketua PWI Babel. Bedakan Kritik Pers dan Hoaks, Jangan Alergi Kritik





Tinggalkan Balasan